September 29, 2015

7 Fakta Penting Soal Pilkada Serentak

34 Flares Twitter 0 Facebook 34 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 34 Flares ×

“Pemahaman nenek lu!”

Siapa yang pernah menyangka, ucapan seperti itu akan dikeluarkan oleh seorang kepala daerah? Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta, adalah sosok yang bertanggung jawab untuk mengubah stigma kepala daerah yang kaku, birokratis, lambat, mementingkan tata krama, mengesampingkan kinerja, dan lainnya.

Seandainya sampai sekarang kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, bisa jadi manusia macam Ahok—panggilan Gubernur Basuki—tidak akan pernah muncul ke permukaan. Apalagi, ‘minus’-nya bisa dibilang banyak. Etnis Cina, Kristen, dan ceplas-ceplos. Tiga ‘minus’ yang tidak akan mungkin lolos dari pemilihan via DPRD.

Sejatinya, kita pernah hampir terperosok lagi ke model pemilihan ala Orde Baru. DPR yang baru saja terpilih di tahun 2014, menyetujui untuk mengembalikan model usang ini. Pertimbangannya, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung rentan korupsi. Padahal kita juga sudah sadar, siapa yang sebenarnya paling hobi korupsi—ya mereka-mereka itu.

Jadi, kita harus berterima kasih untuk pilkada langsung, yang telah menelurkan sosok seperti Ahok, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, dan kepala daerah inspiratif lainnya. Meski masih banyak pilkada yang ujung-ujungnya hanya berkelahi, paling tidak kita tahu siapa yang berkelahi, siapa kawan, dan siapa lawan.

Nah, berhubung di 2015 ini sudah dimulai yang namanya pilkada serentak—gubernur, bupati, dan walikota dipilih bersamaan—perlu juga kita melihat lagi fakta-fakta penting mengenai pilkada dan pilkada serentak. Paling tidak, ketika nanti berdiskusi, kita tidak berdebat kusir dan tidak asbun.

1. Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 2015

Karena banyak dari kita yang memorinya pendek, dan sialnya asbun juga pada waktu yang bersamaan, maka kita harus mengingat dasar hukum penyelenggaraan pilkada. Saat ini, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 1/2015). Beberapa pasalnya sudah diubah melalui UU No. 8 Tahun 2015 (UU 8/2015), khususnya mengenai ketentuan periode pilkada serentak.

2. Tiga Periode Masa Peralihan Pilkada Serentak

Karena tidak mungkin pukul rata untuk melaksanakan pilkada serentak, maka UU 8/2015 membaginya menjadi tiga periode:

  1. Desember 2015, untuk kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2015, serta yang habis di bulan Januari – Juni 2016. Mereka yang dipilih di tahun 2015, akan bersaing lagi di tahun 2020;
  2. Februari 2017, untuk kepala daerah yang habis masa jabatan di bulan Juli – Desember 2016, dan yang habis di tahun 2017. Mereka yang dipilih di tahun 2017, akan bersaing lagi di tahun 2022;
  3. Juni 2018, untuk kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2018 dan 2019. Mereka yang dipilih di tahun 2018, akan bersaing lagi di tahun 2023

3. Sebanyak 269 Daerah di Pilkada Serentak 2015

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbanyak, dengan 23 kabupaten/kota yang terjun di Pilkada Serentak 2015

4. Pilkada Total Serentak, Tahun 2027

Berdasarkan UU 8/2015, masih 12 tahun lagi menunggu untuk pilkada yang benar-benar serentak dilaksanakan di Indonesia—Walikota Sabang dan Walikota Merauke dipilih di hari yang sama.

5. Ada Badan Peradilan Khusus Pilkada

Jaga-jaga kalau ternyata hasil pilkada membuat berkelahi, UU 8/2015 memandatkan pendirian badan peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada. Hingga saat ini, memang belum terlihat wujudnya seperti apa, dan Mahkamah Konstitusi akan menangani sengketa pilkada sampai badan peradilan khusus ini terbentuk.

6. Hanya Boleh Memberi KTP ke 1 Calon Independen

Mengingat verifikasi terhadap calon independen atau perseorangan dilakukan berdasarkan jumlah kartu identitas (KTP, KK, paspor, SIM, dll), maka surat dukungan dan fotokopi identitas hanya bisa diberikan kepada 1 calon independen saja.

7. Yang Muda Boleh Ikut Bersaing

Umur minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun. Sementara, untuk posisi calon walikota dan calon wakil walikota, umur minimalnya 25 tahun. Tidak menutup kemungkinan, anak muda Indonesia bisa menggeser pendahulunya yang sudah uzur dan tidak lagi bisa beradaptasi dengan cepatnya perkembangan.

Pirhot Nababan

Pirhot Nababan

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kelahiran Bandung 20 Oktober 1985. Sempat menyicipi dunia aktivisme mahasiswa dengan menjadi Ketua Bidang I GMKI Bandung, dan Kepala Departemen Infokom BEM FH Unpad. Mengambil program kekhususan hukum internasional, namun lebih memilih untuk bergelut di bidang jurnalistik sejak di bangku kuliah. Sempat merasakan kerasnya dunia jurnalistik di KOMPAS.com saat berstatus mahasiswa, dan selepas menggenggam gelar sarjana hukum langsung bergabung dengan Hukumonline.com, media online yang fokus di bidang hukum. Di awal tahun 2014 berhasil menyelesaikan studi magister konsentrasi hukum ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sambil tetap mengisi waktu senggang dengan gitar klasik, buku, film, dan Rubik’s Cube.

More Posts