August 17, 2015

Penyelamatan Hutan Habinsaran Melalui Perubahan Pola Pikir

486 Flares Twitter 0 Facebook 486 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 486 Flares ×

Kerusakan Lingkungan Hidup

Jarak antara hutan dengan pemukiman penduduk di Habinsaran dapat dikatakan hanya sepelemparan batu. Tidak heran jika setiap pagi bunyi burung dan binatang-binatang lainnya turut mengantar warga yang akan beraktivitas. Udara yang sejuk dan sumber air melimpah menjadi berkat lain dari keberadaan hutan tersebut. Namun, semenjak masuknya pengusaha-pengusaha kayu pemasok industri pulp keberadaan hutan itu saat ini hanya sebatas cerita.

Bukit-bukit tersisa semak belukar tanpa pepohonan. Persawahan dialihfungsikan karena kekeringan akibat banyak mata air yang mati.  Mungkin keberadaan Habinsaran yang kaya dengan hutan alami akan menjadi dongeng yang akan diwarisi cucu generasi Habinsaran ataupun generasi bangsa ini.

Kerusakan Hutan Habinsaran hanya contoh kecil dari sekian banyak kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi alam tanpa kontrol.

Kerusakan lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu penting di abad 20 dan 21 dan telah menjadi perhatian banyak kalangan berbagai dunia .Isu lingkungan hidup tidak lagi persoalan lokal, nasional dan regional saja tetapi sudah menjadi isu internasional karena kerusakan lingkungan hidup telah pula menyebabkan pemanasan global.

Hukum dan Penegakannya

Kerusakan lingkungan hidup tidak lain disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, perlu peningkatan peran hukum untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Hukum harus menjadi sarana pembaharu demi terwujudnya aktivitas yang berwawasan lingkungan. Hukum yang mengubah cara pandang manusia atas lingkungan hidup. Mengembalikan komunikasi manusia dengan lingkungan sebagai dua organisme yang sejajar dan saling melengkapi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah mengembalikan eksistensi prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia yang berdimensi lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi manusia, artinya masalah interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.

Di Indonesia salah satu produk hukum di bidang lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup).

Keutamaan undang-undang ini adalah secara khusus mengedepankan konsep kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Eksploitasi alam harus memperhatikan kelestarian dan kesinambungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran pemerintah (pusat dan daerah) bersama masyarakat sangat penting.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan kajian atas rencana pemanfaatan dan eksploitasi alam. Misalnya kewajiban kelengkapan dokumen AMDAL. AMDAL akan menjadi kunci boleh tidaknya dilakukan kegiatan ekonomi atas lingkungan hidup.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah berkewajiban mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi telah menjadi dasar terjadinya eksploitasi alam yang selama ini lebih berhasil menyingkirkan pembangunan berwawasan lingkungan karena kepentingan kapitalis.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya tidak cukup hanya jargon pro lingkungan hidup semata. Tetapi peran nyata dari setiap pemangku kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh jadi alasan untuk mengabaikan kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Setiap kegiatan eksploitasi harus berwawasan masa depan. Proses pembangunan dan perlindungan atas lingkungan hidup harus selaras. Tidak saling berbenturan yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup. Keserasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup harus senantiasa terjaga demi terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Lebih baik menghentikan kegiatan eksploitasi yang merusak lingkungan hidup karena perlindungan alam harus menjadi prioritas utama. Terlebih selama ini bahwa proses recovery alam lebih lambat dari yang diharapkan.

Pemerintah dan masyarakat harus selalu proaktif mengawasi dan mencegah kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan demi kehidupan masa depan generasi bangsa.

Jika masih ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran maka pemerintah secara obyektif harus mengambil tindakan nyata yaitu pemberian sanksi administrasi, pembekuan izin sementara dan tetap.  Pemerintah wajib mendorong siapapun untuk sadar hukum.

Tentu sangat diharapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup tersebut, pemerintah menghindari cara-cara kompromi. Pemerintah harus tegas dan memberi pesan jelas dalam setiap penegakan hukum bahwa lingkungan hidup adalah vital dan tidak ada tawar menawar atas kerusakannya.

Tangan pemerintah melalui segala kebijakannya harus menempatkan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kita, generasi sekarang harus mewariskan kepada generasi selanjutnya alam yang baik. Mengubah cara pandang atas alam dan menjadikan alam satu jiwa dengan manusia. Penderitaan alam harus menjadi penderitaan manusia.

Ansitus M. Simangunsong

Ansitus M. Simangunsong

Lahir di Lumban Pea, 13 Oktober 1985. Lulus pada tahun 2009 dari Fakultas Hukum Unpad, pernah aktif di GMKI sebagai Ketua Forum Dialog Umat Merdeka (Fodium), Kabid Internal Komisariat Unpad, pada tahun 2007 bergabung ke BEM Fakultas Hukum Unpad sebagai staff Biro Kajian Kebijakan Kampus, selama kuliah aktif juga di PMK FH Unpad dari kepengurusan awal hingga lulus kuliah.

More Posts