March 20, 2014

SARA dan Etika Politik

7 Flares Twitter 0 Facebook 7 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 7 Flares ×

Sebentar lagi republik ini kembali menggelar hajatan lima tahunan. Rakyat kembali dicekoki dengan logo dan lambang partai-partai politik berikut visi, misi, dan janji-janji program yang akan mereka jalankan apabila anggota-anggota yang mereka calonkan pada pemilihan umum berhasil duduk di dewan legislatif.

Partai-partai politik menggandeng artis dan tokoh yang wajahnya sudah dikenal oleh masyarakat untuk menaikkan tingkat keterpilihan secara instan. Mereka juga menyasar daerah bencana, berusaha menarik perhatian masyarakat yang menjadi korban; kegiatan yang terkesan insidental, sporadis, dan seremonial belaka.

Pada tataran calon anggota legislatif (baca: politikus), aroma pertarungan lebih terasa. Sejumlah orang berusaha menunjukkan dirinya sebagai calon yang paling baik, yang paling memperhatikan rakyat, yang paling memahami kebutuhan masyarakat, dan yang paling pantas menjadi wakil rakyat. Mereka berusaha menyaingi artis-artis yang muncul dalam acara-acara pencarian bakat. Narsisme melanda, para politikus menampilkan foto-foto di setiap tempat dan media dengan segala jargon-jargon politiknya.

Terlepas dari gempuran iklan dan kampanye yang sangat masif ini, keadaan yang kontradiktif muncul. Sebagian besar pemilih tidak mengenal calon-calon yang akan mewakili mereka di dewan legislatif. Segala cara akhirnya dilakukan untuk lebih menarik perhatian pemilih.

Tidak sedikit partai politik dan calon anggota legislatif menggunakan kampanye hitam dan menghembuskan isu-isu negatif terhadap saingan politiknya; seakan mendukung dan membenarkan pemikiran Machiavelli, bahwa “tujuan menghalalkan segala cara”. Agama dan suku adalah dua dari sekian banyak unsur yang sering digunakan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Pluralisme yang berdasar kepada Pancasila dipinggirkan untuk menutupi ketidakmampuan bersaing secara sehat.

Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, rakyat sudah sangat sering mendengar anjuran dan arahan yang sangat bermuatan politis agar tidak memilih calon dari agama atau suku tertentu—yang tentu saja mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan politik yang benar.

Anjuran dan arahan yang terus-menerus diperdengarkan tanpa disadari berubah menjadi “pemaksaan”, yang memengaruhi pola pikir dan tindakan, bahkan menjadi dogma bagi sebagian orang. Pemaksaan berarti menghilangkan kebebasan. Kondisi ini bertolak belakang dengan pemikiran Arendt, bahwa “politik adalah kebebasan” (n.d., dalam Tunçel, 2012).

Perilaku para partai politik dan calon anggota dewan legislatif ini sampai pada tahap tertentu tidaklah salah. Secara sadar ataupun tidak, setiap manusia pasti menjalankan aktivitas politik. Aristoteles menyatakan, bahwa manusia secara alamiah merupakan binatang (makhluk) politik. Permasalahan muncul, ketika manusia menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontes politik dan mengesampingkan, bahkan membuang etika dalam setiap tindakan politiknya.

Padahal, etika politik bertujuan untuk mengarahkan kehidupan kepada kondisi yang lebih baik, memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil (Ricoeur, 1990 dalam Haryatmoko, n.d.). Etika politik merupakan keniscayaan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap politikus untuk menyejahterakan dan memanusiakan manusia.

Soedijarto (2013) menyebutkan prinsip dasar dalam etika politik secara kontemporer di Indonesia adalah pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Tantangan etika politik yang paling serius di Indonesia adalah kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial; ekstremisme ideologis yang anti pluralisme; dan korupsi (Suseno, 2007 dalam Soedijarto, 2013). Tatkala isu-isu negatif yang berkaitan dengan agama dan suku dikedepankan, pelanggaran terhadap etika politik terjadi.

9 April 2014, pemilihan umum akan digelar. Rakyat kembali dapat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk memilih wakil mereka di dewan perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Setiap orang yang akan memilih hendaknya menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, memilih calon anggota legislatif yang memiliki etika politik, sehingga setiap wakil rakyat yang terpilih dapat benar-benar mewakili suara rakyat dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Vox populi, vox Dei.”

Sumber:
Haryatmoko, n.d., “Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus”, Dikutip pada 23 Februari 2014 dari http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142:etika-politik-bukan-hanya-moralitas-politikus&catid=38:filsafat&Itemid=93.
Soedijarto, 2013, “Etika Perpolitikan di Indonesia”, Dikutip pada 23 Februari 2014 dari http://soedijarto.blogspot.com/2013/06/etika-perpolitikan-di-indonesia.html.
Tunçel, A., 2012, “The Ontology of Zoon Politikon”, dalam Synthesis Philosophica 54 (2/2012): 245-255, Tersedia di http://hrcak.srce.hr/file/149950.
Bob Situmorang

Bob Situmorang

Memiliki ketertarikan yang mendalam pada pengembangan masyarakat dan komunitas, ia secara aktif terlibat dalam kegiatan Social Entrepreneurship for Economic Development dan memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kewirausahaan dan kepemimpinan.

More Posts