May 13, 2013

Kebijakan Pro Lingkungan

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Pernyataan dari  Amilia Agustin dalam acara televisi Kick Andy tersebut mengandung ajaran moral yang disampaikan secara tegas. Kata “Jangan membuang sampah sembarangan” seringkali hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Hal ini berbeda saat Ami menambahkan subjek atau pelakunya sehingga kata-kata itu memiliki makna mendalam.

Indonesia adalah sebuah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara lebih tegas dan konstitusional diatur dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”.[1] Sebagai amanat konstitusi, pemerintah perlu campur tangan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya dalam praktik penyelenggaraan negara.

Selain itu, Indonesia juga memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan pada Konferensi Stockholm yang berprinsip wawasan lingkungan kemudian dilanjutkan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang berprinsipkan pembangunan berkelanjutan.[2]

Pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 257.516.167 jiwa.[3] Jumlah penduduk yang besar ini memberikan dampak besar juga pada lingkungan.

Perubahan pola hidup masyarakat, percepatan teknologi serta pembangunan menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Di samping memenuhi kebutuhan masyarakat, efek sampingnya adalah timbulnya barang-barang yang tak terpakai lagi dan akhirnya menjadi sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk.[4] Kondisi itu dapat bertambah sesuai lingkungannya. Dengan demikian, sampah menjadi permasalahan yang serius untuk harus dicari penyelesaiannya.

Kebijakan umum di bidang lingkungan atau politik lingkungan di Indonesia telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan hidup dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Selain diatur dalam UUD 1945, tuntutan membuat kebijakan-kebijakan lingkungan tercermin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Meski demikian, hingga saat ini kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Menurut Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjadjaran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih jauh dari pengimplementasiannya.

Sebagai contoh, penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum memang sudah dilakukan tetapi jika diperhatikan tempat sampah yang terdiri dari sampah organik dan non-organik masih belum efektif memisahkan sampah, isinya masih tetap bercampur. Kalau pun sudah dipisah dengan benar, oleh petugas pengangkut sampah dijadikan satu lagi untuk dibawa ke TPS atau TPA.

Selain itu, dari segi proses pembuatan kebijakan UU Pengelolaan Sampah, tim perumus kebijakan sangat eksklusif karena hanya terdiri dari orang-orang Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak melibatkan pihak-pihak lain. Akibatnya, pelaksanaan masih jauh dari harapan karena masyarakat kurang memahami bagaimana seharusnya sampah itu dikelola.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah sebagai hukum semestinya mendorong kondisi dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau efisien. Paradigma pengelolaan sampah, kumpul — angkut — buang, sudah harus ditinggalkan menjadi paradigma pengelolaan sampah melalui upaya mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle) yang terkenal dengan sebutan 3R.

Kenyataannya, paradigma 3R yang diusung UU Pengelolaan Sampah belum banyak dilaksanakan oleh masyarakat. Ajakan kepada masyarakat untuk memilah sampah sangat sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah.

Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat bergantung pada petugas kebersihan. Oleh karena itu, masyarakat tidak merasa bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama melainkan dibebankan kepada petugas kebersihan.

Melihat kenyataan diatas, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mengenai sampah belumlah cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah di masyarakat. Untuk menciptakan suatu kebijakan yang benar-benar dapat menggugah masyarakat diperlukan langkah-langkah yang diurakain sebagai berikut:

Pertama, dalam pengambilan atau perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pemerintah mesti menghindari pola sentralisasi yang bersifat satu arah, di mana pemerintah membuat peraturan dan masyarakat tinggal menjalankan tanpa banyak pertanyaan. Seharusnya, pemerintah membuka peluang bagi seluruh aspek dalam masyarakat untuk berpartisipasi.

Kedua, kebijakan yang dibuat harus memiliki pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan prinsip keberlanjutan. Kriteria ini dimaksudkan agar ada kejelasan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga, setelah kebijakan dibuat, pemerintah juga harus tegas mengawasi kebijakan yang dihasilkan agar berjalan tepat sasaran. Sebaliknya, pemerintah pun tidak perlu ragu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang mampu menjaga kebersihan dan mengelola sampah menjadi keuntungan bagi kehidupannnya.

Keempat, harus dibangun partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat ini seyogianya diikuti dengan sikap kritis masyarakat terhadap isu lingkungan sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat tersebut.

Referensi:

[1] Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dalam Satu Naskah, Amandemen Ketiga, 2002.
[2] Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Indsutri Nasional,PT.Alumni, Bandung,2008,hlm.87.
Elgawaty Octaviani Samosir

Elgawaty Octaviani Samosir

Elgawaty Octaviani Samosir biasa dipanggil Elga tengah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan pengkhususan Hukum Tata Negara. Selain menulis, Elga memiliki ketertarikan pada musik, film, kuliner, bacaan dan penggemar Bulutangkis Indonesia. “Kebanggaan yang terbesar adalah bukan karena tidak pernah gagal,tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh,”ungkapan Confusius jadikan Elga sebagai motto hidupnya.

More Posts