Bisnis keperjakaan dan keperawanan (prostitusi), ternyata bukan bisnis ‘kemaren sore’. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata bisnis ini sudah muncul dan berkembang. Dan ternyata jauh sebelum masa penjajahan pula, ketika sebagian besar pulau di Indonesia didonimasi oleh kerajaan, praktek pergundikan sebagai cikal bakal dari prostitusi sudah banyak berkembang. Sejarah mencatat pada zaman itu perempuan diperlakukan sebagai kasta terendah dan sekedar pemuas nafsu.
Di zaman ini, bisnis prostitusi kian terang-terangan. Seperti di Australia, terdapat reality show yang mempertontonkan bagaimana seseorang, baik pria maupun wanita, berani menjual keperawanan ataupun keperjakaannya dengan harga tertentu dengan cara dilelang. Selain itu, trend prostitusi yang berkembang tidak lagi hanya terjadi di jalanan. Ternyata bisnis prostitusi juga memanfaatkan penggunaan teknologi internet, lebih spesifik lagi yaitu penggunaan social networking. Fakta juga menunjukkan bahwa dalam perkembangannya prostitusi bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga pria seperti yang terjadi di Australia dimana keperjakaan ataupun keperawanan bukan lagi sesuatu yang sacral dan mesti dipertahankan.
Apabila ditinjau dari teori Mashlow, kebutuhan mendasar dari seorang manusia adalah pangan, papan dan makan, atau dengan kata lain kebutuhan untuk mencari keamanan sehingga motif uang seringkali menjadi alasan utama seseorang untuk terjun dalam bisnis prostitusi. Ada motif-motif lain, seperti kurangnya kasih sayang dari keluarga sehingga terjun ke dalam dunia prostitusi menjadi sebuah pelarian untuk mendapatkan kasih sayang tersebut, dimana selain itu juga mendapatkan uang.
Sebagai yang terjadi di Australia, di mana alasan yang ditonjolkan adalah untuk mendapatkan pengalaman yang mendebarkan atau dengan alasan mencari seseorang yang ‘istimewa’. Kalau dalam kasus ini, para pelaku menempatkan motif uang bukan sesuatu yang primer. Dan lebih hebatnya lagi, ada pengakuan dari seorang calon pelaku di mana dia tidak menganggap dirinya melakukan tindakan prostitusi karena menganggap bahwa tindakan tersebut tidak berulang.
Ditinjau dari sisi perkembangannya, prilaku bisnis prostitusi itu sendiri berkembang dari Communal Sex Workers menjadi Individual Sex Workers. Untuk Communal Sex Workers lebih terorganisir bila dibandingkan dengan Individual Sex Workers dan sebagai dampaknya pemerintah, khususnya pemerintah daerah lebih bisa mengendalikan kegiatan prostitusi yang sifatnya lebih teroganisir. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan prostitusi ini sudah menjadi sebuah industri yang melibatkan banyak pihak terutama pihak-pihak yang tergolong skala kecil, tetapi karena perputaran duit yang sangat cepat dan dalam jumlah yang cukup banyak, sebagian besar para pelaku bisnis asongan menggantungkan diri terhadap industri ini.
Banyak pihak harusnya terlibat untuk mengantisipasi dan memberikan solusi dari permasalahan, khususnya peranan keluarga dan pemerintah. 
Peran keluarga seharusnya lebih difokuskan kepada tindakan preventif seperti pemenuhan kasih sayang secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarganya dan tentunya memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, baik ilmu agama dan pengetahuan umum.
Dari sudut pandang pemerintah, pendidikan gratis sudah seharusnya diimplementasikan secara nyata untuk skala nasional dan bukan hanya sekedar wacana lagi. Pendidikan ini tentunya diarahkan kepada pembentukan karakter yang berjiwa entrepreneur dan bukan hanya sekedar pencari kerja semata. Dengan demikian para generasi yang muda yang dibentuk dengan pola pendidikan akan memiliki mental yang lebih tangguh dan kemungkinan besar tidak akan memilih untuk terjun ke bisnis prostitusi sebagai jalan hidup mereka. Karena seperti yang kita ketahui, pada umumnya mereka yang terjun ke bisnis prostitusi menganggap cara ini merupakan cara yang paling cepat menghasilkan duit dalam jumlah yang relatif besar.
Untuk industri yang sedang berjalan, sepertinya pemerintah harus mempertahankan pola pengelompokkan lokalisasi yang sudah ada. Supaya lebih terkendali terutama dari sisi penyebaran prostitusi yang bersifat individual dan tentunya untuk mencegah penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Sebaiknya juga pemerintah mencarikan jalan yang lebih baik dan efektif serta efisien dalam memberikan kesempatan bekerja yang lebih baik kepada para pelaku aktif.
 Albert Tommy | |
| About the author: | |
SBM-ITB |
Subscribe to this comment's feed