Pernyataan Sikap Forum Demokrasi Bandung

Pernyataan Sikap Forum Demokrasi Bandung

712
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Email to a friend 0 Flares ×

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kota Ramah HAM

Lagi-lagi tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia terjadi di kota “Ramah HAM” ini! Pada hari Selasa, 6 Desember 2016 kemarin jemaat Kristiani yang akan melakukan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) mendapat aksi penghalang-halangan disertai ancaman dan intimidasi oleh sekelompok massa yang menamakan diri Pembela Ahlu Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Jawa Barat.

Kegiatan ibadah KKR yang telah dilakukan setiap tahun tersebut dilaksanakan di Gedung Sabuga ITB yang merupakan sarana umum yang berhak disewa, dimanfaatkan semua orang dan kelompok. Namun tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, secara sewenang-wenang PAS dan DDII menuduh kegiatan tersebut melanggar prosedur kegiatan ibadah.

Dan lebih parahnya lagi aparat kepolisian dan pemerintah kota Bandung seolah tunduk dan tidak berdaya terhadap tindakan ormas tersebut. Sehingga pada akhirnya kegiatan ibadah itu harus diakhiri lebih cepat karena gangguan yang terus dilakukan pihak ormas, mereka bahkan sampai masuk ke ruangan acara dan meminta tim paduan suara turun dari panggung.

Aparat Kepolisian yang jumlahnya lebih dari seratus orang tampak tidak berdaya di hadapan ormas yang jumlahnya kurang dari lima puluh orang. Kepolisian dan Pemerintah Kota seakan-akan melakukan pembiaran terhadap tindakan melanggar hukum dan hak asasi warga untuk melakukan ibadah keagamaan.

Bahwa negara ini telah mencapai kemerdekaannya berkat perjuangan dan pengorbanan setiap tetes darah rakyatnya yang berasal dari berbagai suku dan agama. Atas dasar itu negara ini telah berjanji untuk melindungi semua warga yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut. Hal ini kemudian dicantumkan dalam konstitusi negara kita, UUD 1945, khususnya dalam perkara ini adalah pasal 29 ayat (2) yang berbunyi;

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian diperkuat lagi dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) yang mengatakan, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” serta  ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Namun kenyataannya jauh panggang dari pada api. Aparat serta pemerintah negara ini tidak dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dengan baik. Sehingga masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pembiaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi warga.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami sebagai warga Kota Bandung menyatakan sikap:

  1. Mengutuk keras tindakan penghalang-halangan yang disertai ancaman dan intimidasi yang berujung pada pembubaran kegiatan ibadah.
  2. Meminta kehadiran negara dalam menjamin kebebasan warganya menjalankan agama dan kepercayaannya.
  3. Mempertanyakan Deklarasi Bandung Kota HAM yang selalu dibanggakan Wali kota Bandung Ridwan Kamil karena pada kenyataannya masih ada intimidasi dan penghalang-halangan bagi umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Kejadian ini menambah catatan buruk selepas adanya pembubaran berbagai kegiatan literasi seperti Sekolah Marx di Institut Seni Budaya Indonesia, pembubaran pertunjukan monolog Tan Makaka di IFI Bandung, penghentian kegiatan pantomime di depan Gedung Merdeka, dan pembubaran Komunitas Perpustakaan Jalanan.
  4. Meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku intoleransi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Mempertanyakan kapabilitas dari seluruh elemen negara serta aparat penegak hukum dalam melindungi warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
  6. Mengajak seluruh warga kembali menegaskan bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung Bhineka Tunggal Ika dan seharusnya hidup berdampingan dalam rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup.
  7. Pembiaran sikap intoleransi mengancam demokrasi kita. Pihak legislatif harus memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari pihak eksekutif dan penegak hukum atas pengabaian hak konstitusional dan hak asasi manusia warga Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2016
Forum Demokrasi Bandung