Jerit Hati Masyarakat Papua

Jerit Hati Masyarakat Papua

337
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Email to a friend 0 Flares ×

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Sahat Martin Philip Sinurat menilai tindakan represif yang dilakukan Polisi terhadap demonstran dari elemen Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) pada Kamis, 1 Desember 2016 lalu, adalah kesalahan besar. Memilih opsi represif kepada pengunjuk rasa yang berdemo dengan damai, merupakan kejahatan terhadap manusia dan demokrasi.

“Perlakuan polisi terhadap teman-teman FRI-WP dan Aliansi Masyarakat Papua (AMP) memancing banyak dugaan. Kami menduga negara ini memberi perlakuan berbeda terhadap kelompok masyarakat Papua yang berdemonstrasi,” ujar Sahat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (5/12/16).

Aksi unjuk rasa FRI-WP dan AMP sebenarnya adalah aksi bela rakyat Papua yang akan dilakukan dengan super damai. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan membela rakyat di Tanah Papua. Namun pemerintah mempunyai versi sendiri, dengan mengatakan demonstran tidak memiliki izin dan memukul polisi terlebih dahulu.

Akibat mengedepankan kekerasan dalam penanganan unjuk rasa tersebut, banyak dari demonstran mengalami cedera fisik. “Cedera fisik dapat dengan mudah sembuh, tapi rasa sakit hati akibat perlakuan diskriminatif saat menyampaikan aspirasi? Itu sulit disembuhkan,” ujar Sahat.

img-20161201-wa0017

Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan dialog dan kemanusiaan, seperti halnya yang dilakukan pemerintah terhadap demo-demo lainnya. “Kapolri dapat duduk merencanakan unjuk rasa dengan pemimpin demo 212, seharusnya Presiden dapat memerintah Kapolri untuk melakukan hal yang sama terhadap teman-teman FRI-WP dan AMP, apalagi Kapolri pernah lama di Papua,” kata Sahat.

Sahat juga mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak sembarangan memberikan tuduhan anarkis. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut pada tanggal 1 Desember lalu di hadapan ratusan Pendeta dan umat gereja tidak sesuai dengan kejadian di lapangan. “Kita mengonfirmasi langsung kepada demonstran terkait apa yang disampaikan Pak Menko pada tanggal 1 Desember lalu di aula PGI, bahwa demonstran yang terlebih dahulu memukul polisi. Ternyata faktanya tidak seperti itu,” ujar Sahat.

Perlu diketahui, kehadiran Luhut Binsar Pandjaitan di aula PGI dalam rangka diskusi publik Kondisi Terkini Kebangsaan yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

Sahat meminta pemerintah memandang jernih persoalan yang sedang terjadi di Papua. Pemerintah pusat menyalahkan masyarakat Papua yang tidak dapat mengelola dana Otonomi Khusus. Padahal dana tersebut tidak dikelola oleh rakyat, melainkan oleh pemerintah di daerah, yang notabene juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Seharusnya pemerintah mengevaluasi dan mengawasi kinerja aparatnya di Papua, penanganan korupsi di daerah jangan hanya sebatas wacana,” ujar Sahat.

Terakhir Sahat menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan SDM masyarakat Papua. “Stop kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat Papua! Pemerintah harus memenuhi kebutuhan gizi dan tenaga kesehatan, tenaga dan fasilitas pendidikan, serta memperlakukan rakyat Indonesia di Papua dengan penuh kasih dan empati. Saya percaya, di lubuk hati terdalam, masyarakat Papua masih menganggap dirinya sebagai Indonesia, namun mereka butuh keadilan dan kesetaraan sebagai sesama warga negara,” pungkas Sahat.

SHARE
Previous articleMencari Esensi Merdeka, Lagi?
Next articleKetika Pak Tong Diusik
Sahat Martin Philip SInurat
Penulis lahir pada tanggal 1 Maret 1989 di Pekanbaru. Lulus dari jurusan Teknik Geodesi ITB dan saat ini melayani di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia sambil berwirausaha. Motto hidupnya, “Kapal itu aman di pelabuhan, tapi bukan untuk itu tujuan kapal diciptakan.”