Cerita Pemuda Berjumpa Tan Malaka di Kedai Kopi

Cerita Pemuda Berjumpa Tan Malaka di Kedai Kopi

943
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Apa pendapat kaum muda saat ini tentang politik Indonesia? Sila tanyakan secara acak pada sepuluh pemuda di kedai kopi. Mungkin antara delapan hingga sembilan di antaranya mengatakan; politik Indonesia kotor, tanpa harapan, dan semua nada negatif lainnya.

Tujuh puluh satu tahun sudah republik ini berdiri dan kaum muda kita pun perlahan kehilangan asa pada dunia politik Indonesia. Padahal Thomas Mann (seorang penulis asal Jerman) pernah mengatakan, “Everything is politics.”

Mayoritas dari kita menekuni bidang yang sedapat mungkin lepas dari hingar bingar politik. Generasi kita banyak yang terjun pada industri kreatif atau industri kuliner yang semakin berkembang seiring meningkatnya jumlah kelas menengah kita yang konsumtif.

Kaum muda kita mungkin sudah tanpa pengharapan, tetapi kalau kita mau berefleksi sebenarnya kita pernah mengalami kehidupan politik dengan idealisme yang kental. Sesungguhnya politik dengan ideologi bukan sesuatu yang asing bagi kita.

Gagasan Satu Partai Hingga Demokrasi Liberal
Tidak banyak yang tahu, bahwa Soekarno pada awalnya menginginkan sistem partai tunggal di awal berdirinya republik ini. Ya, Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Soekarno memang menginginkan sebuah negara yang kuat lebih dulu, tanpa gontok-gontokan antar partai.

Gagasan itu sirna ketika Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang isinya mendorong pembentukan partai politik. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Tentu saja Maklumat ini direspon positif. Partai politik didirikan dan struktur kepengurusan di berbagai daerah dibentuk.

Apakah tidak ada pertentangan antar partai? Tentu saja ada. Namun pertentangannya sungguh ideologis. Misalnya, apakah mempertahankan kemerdekaan dengan kooperasi atau non-kooperasi terhadap Belanda. Inilah yang membuat Tan Malaka (pendiri Partai Murba) mengangkat tuntutan; Merdeka 100%, tanpa negosiasi dengan Belanda.

Memang masa 1945-1949 adalah masa yang kelam juga. Kita tidak akan lupa bagaimana eksekusi terhadap Tan Malaka dan Amir Syarifuddin Harahap dengan dalih pemberontakan terhadap pemerintah. Namun kita tidak akan lupa bahwa pertarungan saat itu bukan an sich soal kekuasaan. Pertarungan tersebut juga dilatarbelakangi persoalan ideologis.

Kita juga tidak akan lupa masa menjelang pemilu 1955. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh republik ini. Orang-orang tua kita tidak akan lupa hingar bingar pemilu pada saat itu. Rapat-rapat terbuka dan parade unjuk kekuatan diadakan hampir setiap hari.

Jangan bayangkan rapat terbuka seperti panggung kampanye kekinian yang dilengkapi biduanita dangdut dengan kostum seronok dan pembagian uang transport bagi pesertanya. Isinya hanya pidato-pidato politik. Ya, berjam-jam mereka betah mendengarkan pidato politik. Tentu saja tanpa uang transport.

Pasca-pemilu 1955, perdebatan ideologis kembali mengemuka. Perdebatan mengemuka di Konstituante soal dasar negara yang akan dicantumkan dalam UUD. Perdebatan partai nasionalis-sekuler dan partai Islam seakan tidak ada ujungnya.

Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya yang telah dibukukan berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (2001) mencatat bahwa perdebatan yang mengemuka dalam Konstituante bukanlah perdebatan ecek-ecek. Para tokoh partai politik dalam sidang Konstituante berusaha menyampaikan argumentasi yang filosofis dan rasional terkait dasar negara.

Sejarah mencatat, pada akhirnya Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden. Namun, masih menurut Adnan Buyung Nasution, perdebatan partai politik dalam Konstituante sebenarnya telah melahirkan kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang malah lebih lengkap dari Universal Declaration of Human Rights.

Kehidupan politik justru mengalami kemunduran di masa Demokrasi Terpimpin. Semakin mundur lagi di masa Orde Baru, walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat dan akhirnya kolaps di tahun 1998. Stabilitas ekonomi yang dibangun dengan memasung kehidupan politik akhirnya usai.

Politik Indonesia Kekinian: Masih Perlu Ideologis?
Tujuh puluh satu tahun setelah Republik ini berdiri dan delapan belas tahun setelah Soeharto, demokrasi politik seharusnya dirayakan. Namun demokrasi politik saat ini seolah disayangkan. Kaum tua rindu akan Soeharto dan kaum muda apatis terhadap politik.

Kita memang tidak bisa membandingkan masa kini dan masa lalu secara seimbang. Kehidupan politik masa lalu dibangun tanpa bayang-bayang oligarki yang mapan dan kontrol kuasa pemodal. Eliseo Rocamora (1991) memang pernah mencatat bahwa korupsi oleh kader partai dalam pemerintahan di era demokrasi liberal sudah ada. Namun intensitas dan kuantitasnya tentu saja berbeda dengan saat ini.

Persoalan ideologis saat ini juga makin memudar. Kelas bawah hingga kelas menengah tidak lagi tertarik pada jargon-jargon ideologi. Indikator menurunnya ketertarikan kelas menengah pada jargon-jargon ideologi dapat kita lihat pada genre buku yang mendominasi rak-rak toko buku.

Persoalan politik saat ini adalah menjawab kebutuhan terhadap pelayanan dasar rakyat. Apakah kita sadar bahwa hampir 20% keluarga pada salah satu kota besar di Jawa Timur masih belum buang hajat secara layak karena persoalan jamban? Isu-isu seperti ini hanya dapat dijawab dengan instrumen kebijakan publik, bukan instrumen lainnya. Ini juga persoalan politik dan juga ideologis tanpa membutuhkan jargon.

Optimisme terhadap politik sempat muncul saat fenomena relawan politik di Pilgub DKI tahun 2012 dan Pilpres tahun 2014. Namun relawan politik tidak akan berdampak jika sekedar untuk kontestasi politik. Relawan politik dibutuhkan justru untuk mengawal kebijakan publik pasca-kontestasi dan bukan untuk menjadi pemuja tokoh politik. Itulah politik masa kini yang sesungguhnya.

Referensi:
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama, Grafiti, 2001.
Eliseo Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

SHARE
Previous articleMimpi Edan Mbah Sadiman
Next articleSARA Menonton Olympiade Badminton
Victor Imanuel Nalle
Victor Imanuel Nalle, lahir di Kendari pada 04 April 1986, adalah seorang dosen, konsultan, sekaligus auditor hukum di Surabaya. Ia mengajar Argumentasi Hukum, Ilmu Perundang-undangan dan Perancangan Perundang-undangan di Universitas Katolik Darma Cendika. Selama beberapa tahun terakhir terlibat dalam penyusunan beberapa rancangan peraturan daerah maupun evaluasi kebijakan daerah di Jawa Timur. Sampai saat ini ia telah menulis 3 buku dan beberapa artikelnya dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal nasional di bidang hukum. Victor Imanuel Nalle dapat dihubungi melalui e-mail di vicnalle@yahoo.com.