Keadilan Bagi Orang Pinggiran

Keadilan Bagi Orang Pinggiran

1208
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Sebuah adagium hukum menuliskan “Ubi Societas, Ibi Ius” yang artinya adalah dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang dipersatukan oleh semboyan  Bhineka Tunggal Ika, tentunya juga memiliki suatu hukum untuk mengatur segala tindak tanduk perilaku ataupun perbuatan seseorang dalam masyarakat. Hal ini telah dipertegas di dalam konstitus tertinggi NKRI yaitu UUD RI Pasal 1 ayat (3) tertulis Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Prof.Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM., hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Hukum seharusnya digunakan sebagai kompas untuk mengarahkan dan memandu dinamika yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai hidup yang sejahtera, adil, dan makmur, saat ini seakan menjadi radio rusak yang tidak dipedulikan oleh orang atau kelompok yang merasa dirinya diatas segalanya bahkan diatas hukum itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi kaum pinggiran

Tentu masih segar diingatan kita mengenai kasus putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada bulan Desember 2015. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perdata ke PT.Bumi Mekar Hijau (BMH) karena telah melakukan pembakaran lahan sawit di Palembang.

Majelis Ketua Parlas Nababan dalam amar putusannya mengatakan bahwa menolak gugatan tersebut dan mewajibkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.521.000,00. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran dan lahan yang dibakar pun masih dapat ditanami. (Sumber: www.kompas.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016).

Asap kebakaran hutan dan lahan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi di tempat tinggal saya yaitu Pekanbaru. Asap dari kebakaran hutan dan lahan ini menganggu kesehatan penduduk. Penduduk terserang penyakit ISPA, menghalangi jarak pandang sehingga menganggu aktivitas dan stabilitas kota ini.

Tentunya ini juga menambah derita orang pinggiran dan tak mampu, yang hanya berobat dengan fasilitas seadanya seperti yang pernah saya lihat di salah satu rumah sakit ketika ibu saya sedang sakit dirawat baru-baru ini. Dan juga, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi warga negara lainnya yang bertetangga dengan Indonesia juga merasakan dampak dari adanya asap kebakaran hutan dan lahan ini.

Apabila kita melihat contoh kasus lainnya yaitu seperti kasus Nenek Aminah yang mencuri 3 buah biji kakao. Nenek Aminah seorang yang berusia lima puluh lima tahun, warga Desa Damakradenan, kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada pengadilan Negeri Purwokerto dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan lima belas hari setelah dituduh mencuri 3 buah biji kakao dari tempat ia bekerja di PT.Rumpun Sari Antan 4 di Desa Darmakradenan tak jauh dari rumahnya. (Sumber:OKEZONE.COM, diakses pada tanggal 29 Agustus 2016).

Perbuatan Aminah sebelumnya diketahui oleh Nono, mandor yang bekerja di PT tersebut melakukan patroli dan bertanya siapa yang memetik ketiga buah kakao tersebut. Nenek Aminah dengan polosnya menjawab bahwa dialah yang memetik kakao tersebut.

Nono lalu menunjukkan papan peringatan dilarang memetik buah kakao di perusahaan tersebut. Namun Nenek Aminah yang buta huruf tidak dapat membacanya dan hanya bisa pasrah atas perbuatannya. Sungguh sangat memilukan hati apabila kita melihat dan membandingkan kedua contoh kasus tersebut diatas. Tapi inilah bukti nyata yang terjadi di negeri ini.

Dari kedua contoh diatas dapat juga disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran hukum yang sangat tidak adil bagi orang-orang pinggiran yang lemah dan tak mampu.

Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia telah mengamanatkan untuk berlaku adil kepada setiap lapisan masyarakat seperti yang tercantum pada Sila ke-V yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengatur tingkah laku warga negara Indonesia untuk bisa berperilaku adil tanpa memandang latar belakang kehidupan seorang manusia.

Hal ini tertuang di dalam Pasal 28D yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan adanya kedua peraturan ini sebagai sumber hukum tertulis yang ada di Indonesia, maka setiap wajib melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari.

Orang Indonesia seharusnya menghormati hukum yang berlaku di negaranya dengan cara menaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negaranya sendiri. Bukan mengabaikannya seperti angin lalu.

Keadilan pada hakikatnya adalah milik setiap lapisan masyarakat. Tidak peduli kaya atau miskin, tinggi atau rendahnya jabatan serta strata sosial yang disandang, agama, suku, ras, bahkan warna kulit yang dimiliki. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah makna dari prinsip dasar keadilan yang berlaku secara universal di seluruh dunia.

SHARE
Previous articleKemelaratan dalam Kekayaan
Next articleNKRI Harga Mati, Katanya?
Denny Martin Longgam Hutasoit
Denny Martin Longgam Hutasoit lahir di Medan,10 September 1993. Saat ini sedang menempuh pendidikan jurusan Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hobby futsal dan bulutangkis.