Anomali Ekonomi di Ibu Pertiwi

Anomali Ekonomi di Ibu Pertiwi

749
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Perjalanan melelahkan di siang terik itu terbayar sudah. Setelah melewati jalan rusak  selama dua jam lebih, saya akhirnya tiba di sebuah kawasan tebing dengan bebatuan  berwarna oranye kecoklatan. Kata orang yang melihat fotonya, seperti sedang di Amerika Latin. Padahal, itu masih Indonesia. Namun, meski masih di Indonesia, tapi kondisinya miris. Jangankan dibandingkan dengan ibukota negara, disandingkan dengan ibukota provinsinya saja sangat timpang.

Ketimpangan bisa terlihat tak hanya dari jalanan sempit yang masih berbatu. Transportasi  umum pun ekstra minim. Pilihannya, jalan kaki, naik kendaraan pribadi, atau naik ojek  dengan harga selangit. Bahkan, Ever, si tuan tanah pemilik kawasan tebing itu mengaku tak sanggup membayar  ojek ke kota untuk membeli beras. Bagaimana tidak, untuk naik ojek ke kota butuh duit sebesar Rp200.000 pulang pergi. Padahal di kota-kota besar, naik ojek pakai aplikasi online hanya butuh Rp 4.000 sekali jalan.

Adapun, tebing itu terletak di Desa Mesara. Kawasan ini masuk dalam Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Kata masyarakat di sana, kondisi ini sudah jauh lebih baik dibanding dulu sebelum resmi  menjadi Kabupaten Sabu Raijua pada 2008.

Pada masa itu, masyarakat yang disebutkan berasal dari India Selatan ini kesulitan air bersih, listrik, hingga makanan. Miris memang melihat negeri ini. Di pusat negeri, air bahkan di buang percuma. Begitu pula dengan listrik. Tak jarang lampu dibiarkan menyala di siang hari. Soal jalan aspal rusak sedikit, masyarakat ramai mengeluh di media sosial.

Kata mantan Wakil Presiden Boediono, pembangunan infrastruktur menjadi obat utama  untuk kesenjangan di negara kepulauan seperti Indonesia. “Keutuhan politik suatu bangsa hanya bisa berlanjut apabila dilandaskan pada keutuhan  ekonomi dan keutuhan ekonomi suatu negara hanya bisa terwujud apabila ada jaringan  transportasi dan komunikasi antar daerah yang efisien,” kata Boediono mengutip pandangan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dalam bukunya Ekonomi Indonesia Mau Kemana?

Namun, 71 tahun negeri ini dinyatakan merdeka, nyatanya masalah transportasi masih  menghantui. Efeknya ke mana-mana.  Heboh-heboh impor daging sapi di media massa dan sosial sebenarnya menjadi salah satu bukti. Kata para importir daging sapi, biaya transportasi dari Australia ke Jakarta jauh lebih murah dibanding dari Luar Jawa ke Jakarta. Akibatnya, dalam hitungan bisnis, jauh lebih untung mengimpor daging dari luar negeri dibanding menjajakan produksi sendiri.

Sebenarnya, untuk membangun sistem transportasi yang terpadu tak sulit. Dikatakan tak sulit karena hanya butuh dana, tenaga kerja, komitmen, dan pengawasan. Soal dana, anggaran belanja pemerintah tak sedikit.

Bayangkan, tiap tahun pemerintah punya duit senilai hampir Rp2.000 triliun untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kalau katanya APBN ketat, pemerintah Indonesia bisa meminjam dari negara lain. Sudah ada China Development Bank, bank asal negeri Tiongkok yang siap meminjamkan dana. Bank-bank lain dengan dana besar dari Timur Tengah pun siap menggelontorkan cuan.

Nah, yang dibutuhkan hanya komitmen untuk serius menjalankan pembangunan  transportasi. Kurangnya komitmen ini yang membuat banyak proyek mangkrak. Soal pengawasan juga jadi kebutuhan utama. Di sinilah dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu melaporkan proyek-proyek yang terlihat mulai mandeg.

Setelah saya perhatikan, mungkin ini bedanya kondisi di perkotaan dan di daerah terpencil. Di kota, masyarakatnya aktif bersuara. Jalan rusak sedikit, omelan di media sosial ramai.  Listrik padam, media sosial pun kembali ramai. Masyarakat di daerah terpencil seharusnya juga mesti sering ‘laporan’. Kalau ada  ketimpangan, suarakan. Sehingga pemerintah tahu, mana yang perlu diperbaiki. Toh sama-sama bayar pajak. Artinya, sama-sama punya  hak mendapatkan fasilitas publik yang layak.

Negara itu, disebut sebagai negara jika ada pemerintah, penduduk, dan pengakuan dari  negara lain. Artinya, komponen negara tersebut harus saling bekerja sama untuk mengatasi  masalah, mengatasi ketimpangan. Sehingga tak ada lagi ketimpangan-ketimpangan di sudut negeri, tak ada lagi ironi di surga  dunia.