Polisi Tangkap Pelaku Kejahatan, Tapi…

Polisi Tangkap Pelaku Kejahatan, Tapi…

837
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Merupakan tugas instansi kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat. Polisi adalah harapan masyarakat dalam menegakan ketertiban dan keadilan. Diatas nama hukum, seorang polisi bertindak membuat keamanan bagi masyarakatnya sehingga siapapun yang merusak keamanan umum akan ditindak dan di proses secara hukum.

Namun hal tersebut hanya menjadi suatu harapan semu karena yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Polisi yang bertindak atas nama hukum membuat hal tersebut dengan semena-mena, tidak seharusnya penegak hukum menggunakan power-nya untuk ‘menindas’ masyarakat umum. Ketika “rakyat kecil” berteriak minta tolong lantas kepada siapa mereka harus mengadu?

Kejadian ini nyata dalam masyarakat dan sebagai pengalaman di hidup saya,  yaitu tentang seorang ibu yang tinggal di daerah Batujajar ditipu oleh tetangganya dalam membuat usaha bersama, ternyata tetangganya tersebut memanipulasi uang sehingga uang yang diberikan ibu ini  kurang, setelah ditelik-telik, ada unsur penipuan yang dilakukan oleh tetangganya tersebut.

Proses kekeluargaan telah dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak melalui proses hukum, namun tetangganya tetap saja tidak membayar.

Akhirnya, persoalan ini diadukan oleh ibu itu ke polisi sektor Batujajar, ternyata ibu tersebut baru mengetahui bahwa beliau harus mengikuti mekanisme administrasi yang begitu panjang, sehingga dalam menindak tetangganya sebagai pelaku kejahatan penipuan bisa mencapai tiga minggu.

Padahal, tempat tinggal tetangganya tidak terlalu jauh hanya sekitar tiga blok dari rumah ibu tersebut. Penindakannya memang sangat terkoordinir namun persiapannya sangat lambat dan tidak efesien.

Namun yang lebih memprihatinkan adalah saat proses hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian terdapat pungutan-pungutan yang dianggap sebagai ’kunci‘ untuk melancarkan proses tersebut. Polisi baru bergerak untuk menangkap pelaku penipuan.

Saya sangat prihatin dengan keadaan ini, kasus-kasus seperti ini yang didapat oleh “rakyat kecil” menjadi persoalan besar. Dapat saya perkirakan ibu tersebut memberi ’hadiah‘ pada oknum kepolisian, mencapai setengah dari kerugian atas penipuan yang terjadi padanya.

Ini merupakan pembelajaran bagi kita semua selaku generasi muda karena penegakan hukum sekarang ini sangat dikenal tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Padahal, tujuan hukum, menurut Suharjo (Mantan Menteri Kehakiman) adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar.

Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk diantaranya; mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian sejati, keadilan bagi seluruh masyarakat, juga kesejahteraan seluruh rakyat

Penegakan hukum yang menciptakan ketertiban dan mewujudkan kedamaian ini diharapkan tidak hanya sebagai angan-angan belaka. Karena masyarakat indonesia sedang bersiap membangun revolusi mental dalam moral setiap manusia Indonesia. Hukum harus ditegakkan dengan aparatur yang tegak pula maka hukum akan tetap kokoh dengan tujuan menciptakan keadilan.