Regulasi ala Kerajaan Majapahit

Regulasi ala Kerajaan Majapahit

1092
0
5 Flares Twitter 0 Facebook 5 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 5 Flares ×

Pada zaman kerajaan – kerajaan di Nusantara, wilayah laut dan darat Nusantara sudah dikelola secara terintegrasi. Ekonomi dalam negara waktu itu bertumpu pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris lainnya. Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara antara lain kapur barus, merica, pala, cengkeh, nila, mur, borax, kesturi, dan emas.

Produksi komoditas ini tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Selain itu, Jawa juga menghasilkan produk bahan baku tambahan atau bahan jadi yang dibutuhkan pasar internasional seperti lada, sutra, dan senjata. Banjarmasin memanfaatkan industri ikan kering. Gresik, Pati, dan Juwana di Jawa memproduksi garam bermutu baik. Jawa Timur, Bali, Sumbawa, Buton, dan sudut tenggara Sulawesi Selatan sebagai daerah penghasil dan pengekspor kapas.

Kerajaan-kerajaan ini mengelola hasil laut, pertanian, dan peternakan dan melakukan perdagangan laut dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan-kerajaan tersebut lebih berorientasi pada spesialisasi produk lokal yang ada daripada meniru dan membuat produk hasil kerajaan Nusantara lainnya. Dengan ini setiap kerajaan memiliki produk khas kerajaannya sendiri.

Produk-produk ini menjadi bukti bahwa selain menjadi negara agraris dan maritim, kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya Majapahit juga telah menjadi negara industri. Armada niaga kemudian mengangkut berbagai hasil bumi ini ke wilayah Nusantara lainnya ataupun ke India, Afrika, dan Cina. Untuk melindungi keamanan pelayaran dan menguasai kelautan, kerajaan-kerajaan Nusantara juga mengembangkan armada perangnya. (Nugroho, 2010).

Kerajaan Majapahit menjadi pusat kerajaan maritim Nusantara yang berperan melindungi jalur perdagangan laut sebagai jalur utama perdagangan dan menghilangkan ancaman jalur laut di sepanjang wilayah laut Nusantara hingga kawasan di sekitarnya. Majapahit menerapkan monopoli perdagangan secara tertutup. Monopoli ini hanya membolehkan kapal terbesar (jong) milik Jawa beroperasi di kawasan Asia. Kapal negara-negara lain boleh beroperasi, tapi dengan kapasitas lebih kecil. Majapahit membuka kurang lebih 100 pelabuhan berstandar internasional untuk memudahkan distribusi hasil bumi Nusantara.

Menurut Prasasti Trawulan tahun 1358, jumlah pelabuhan di Jawa melebihi 25 pelabuhan. Pelabuhan ini mengirimkan armada niaga ke sentra-sentra produksi hasil bumi di berbagai daerah Nusantara. Kemudian hasil bumi ini dikumpulkan di pusat-pusat perdagangan Majapahit yang tersebar di setiap pelabuhan Majapahit di Jawa. Majapahit mempersempit akses para pedagang asing ke tempat-tempat produksi  –khususnya untuk bahan baku– dengan cara menyediakan secara berlimpah barang-barang yang dibutuhkan di pelabuhan di Jawa.

Pelabuhan yang ada di setiap daerah dikelola oleh kerajaan masing-masing dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar perdagangan antar kerajaan dan daerah. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki fungsi yang berbeda dan terdapat satu-dua pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama, sedangkan pelabuhan lainnya adalah pelabuhan pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil bumi dari daerah di sekitarnya sebelum didistribusikan ke pelabuhan utama ataupun melakukan perdagangan antarpulau dengan menggunakan kapal-kapal yang lebih kecil.

Menurut penelitian Heriyanti Ongkodharma Untoro tentang Banten, pemerintah yang membuka wilayahnya untuk perdagangan harus menyiapkan tenaga kerja terdidik, penjual jasa lain, dan menyiapkan sarana penunjang perdagangan yaitu pasar, pelabuhan gudang, penginapan, alat tukar perdagangan, dan pajak.

Belajar dari sejarah dan kearifan lokal kerajaan-kerajaan Nusantara di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Poros maritim pada hakekatnya tidak hanya berbicara tentang eksploitasi hasil laut melainkan berfokus kepada pelayaran dan perdagangan. Poros Maritim adalah menjadikan laut sebagai sarana utama dalam transportasi dan distribusi hasil bumi darat dan laut dari setiap daerah di Indonesia.

Pemerintah harus mengembangkan potensi hasil bumi yang ada di setiap daerah, baik potensi perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lainnya. Poros Maritim akan efektif apabila setiap daerah dapat memberikan sumber dayanya (baik sumber daya manusia maupun alam) untuk didistribusikan melalui laut.

Dibutuhkan armada laut yang kuat untuk pelayaran dan perdagangan serta menjamin keamanan pelayaran. Berkaitan dengan ini pemerintah perlu membangun dan mengembangkan industri kapal nasional, baik kapal untuk kebutuhan penangkapan ikan, transportasi, perdagangan, dan keamanan pertahanan. Moratorium kapal asing harus didukung kebijakan nasional untuk membangun kapal nasional, terkhusus para nelayan berpenghasilan rendah dan menengah dan kapal transportasi antar pulau.

Pemerintah perlu membangun dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan sarana prasarana pendukung lainnya agar memudahkan distribusi antar pulau maupun antar daerah bahkan antar negara. Dibutuhkan pelabuhan-pelabuhan standar internasional yang tersebar di setiap wilayah Indonesia untuk memudahkan pelayaran dan perdagangan.

Untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan agar menjadi poros maritim dunia, pemerintah juga sebaiknya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di sektor kelautan seperti kualitas nelayan, nakhoda, ABK, petugas pajak, petugas pelabuhan, hakim peradilan dan lainnya.

Pembenahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir harus dilakukan oleh pemerintah sehingga Indonesia dapat melangkah menjadi Poros Maritim Dunia. Pemerintah perlu mengatur perundang-undangan dan regulasi  yang jelas untuk membenahi sektor maritim dan laut Indonesia. Dengan adanya pembenahan di setiap sektor yang terkait, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya untuk menghadapi MEA 2015. Pemerintah harus dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia sehingga produk Indonesia mendapatkan pasarnya di regional ASEAN.

SHARE
Previous articleNenek Moyangku Seorang Pelaut
Next articleLaut Menjalin Interaksi Lintas Pulau dan Negara
Sahat Martin Philip SInurat
Penulis lahir pada tanggal 1 Maret 1989 di Pekanbaru. Lulus dari jurusan Teknik Geodesi ITB dan saat ini melayani di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia sambil berwirausaha. Motto hidupnya, “Kapal itu aman di pelabuhan, tapi bukan untuk itu tujuan kapal diciptakan.”