Duh, KPK!

Duh, KPK!

873
0
86 Flares Twitter 0 Facebook 86 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 86 Flares ×

Mencermati berbagai berita di media massa belakangan ini, ada sedikit kekhawatiran terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penyakit kronis yang sudah lama diderita oleh republik ini—dan konon katanya sudah kadung menjadi budaya—terkesan semakin menggurita dan menunjukkan keadidayaannya ketika beberapa komisioner KPK dijadikan tersangka, dan pengadilan membatalkan penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK.

Mudah ditebak, masyarakat kemudian terbelah menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung KPK, apapun kondisinya, dan mereka yang menganggap KPK sama seperti institusi penegak hukum lain—tetap penuh cela dan memiliki cacat. Bisa dilihat dengan jelas, ketika berbagai elemen masyarakat mendatangi gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta, untuk mendukung lembaga antirasuah ini.

Namun, apakah KPK sebegitu ‘sempurna’ sehingga masyarakat membela mati-matian?

Pertanyaan ini sebenarnya bisa terjawab dalam sidang praperadilan terhadap Budi Gunawan, sang calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehari setelah Presiden Jokowi mengusulkannya sebagai Kapolri. Hakim tunggal praperadilan memutuskan bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh KPK batal, sehingga Budi Gunawan tidak lagi menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Pertimbangan hakim Sarpin Rizaldi menuai banyak kritikan. Pendapatnya atas status Budi Gunawan yang bukan penyelenggara negara, bukan penegak hukum, dan penetapan tersangka yang bisa di-praperadilan-kan, menjadi sasaran empuk banyak pemerhati hukum. Publik menganggap bahwa pertimbangan hakim sepenuhnya salah, dan KPK seharusnya yang benar.

Apakah memang demikian?

kpk2Dari putusan yang dibacakan oleh hakim, terlihat jelas bahwa dalam beberapa kesempatan KPK tidak memberikan bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya. Misalnya saja, argumen bahwa Budi Gunawan tidak termasuk dalam penyelenggara negara, malah tidak dibantah oleh KPK dengan bukti. Tidak ada satu dokumen yang diajukan oleh KPK untuk menyatakan bahwa Budi Gunawan bisa dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

UU Penyelenggara Negara memang membatasi siapa-siapa saja yang bisa disebut “penyelenggara negara”. Salah satunya adalah mereka yang berstatus sebagai pegawai Eselon I atau disamakan. Dengan definisi ini, KPK—berdasarkan UU KPK—memang hanya bisa menangani kasus yang melibatkan pegawai Eselon I dan keatasnya.

Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa Budi Gunawan bukanlah penegak hukum, karena posisinya yang memang tidak berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum. Lagi-lagi, dalam pertimbangan ini, KPK tidak berusaha membuktikan bahwa terlepas dari apapun posisinya, Budi Gunawan tetap bisa dikategorikan sebagai penegak hukum—yang memang menjadi kewenangan KPK.

Berikut kutipan dari Hakim Sarpin saat membacakan putusan:

“…walaupun dalam  jawabannya  termohon  telah  menyatakan  bahwa  termohon  telah memaparkan bukti-bukti  kualifikasi  pemohon  sebagai  aparat  penegak hukum  atau  penyelenggara  negara,  namun sepanjang  pemeriksaan perkara  ini  bukti-bukti  dimaksud  tidak  pernah  diajukan  oleh  termohon… (red. ‘termohon’adalah KPK)

Padahal, justru saat praperadilan ini lah KPK seharusnya mengerahkan segala kemampuannya untuk membuktikan bahwa Budi Gunawan termasuk sebagai penyelenggara negara. Bukannya malah tidak memberikan bukti sama sekali. Mengherankan, ketika lembaga sekaliber KPK tidak mati-matian bertarung di sidang pengadilan, dan justru terkesan repot cari muka ke publik.

KPK seharusnya mawas diri, bahwa dirinya bukanlah organisasi massa. KPK tidak bisa menggunakan cara-cara penggalangan massa dan opini publik, karena seharusnya dia bertarung di pengadilan. KPK tak bisa lagi mengharapkan bahwa tekanan publik seperti dalam Cicak-Buaya Jilid I, dapat mengubah peta pertarungan. KPK seharusnya bisa lebih baik dari ini.

Korupsi yang merajalela memang menjadi musuh bersama, dan kita sebagai masyarakat bersandar penuh kepada KPK untuk bisa memberantas penyakit ini. Namun ketika KPK nampak tidak serius di medan pertempuran yang sesungguhnya (pengadilan), apa gunanya lagi melawan korupsi? Ketika KPK justru repot menggalang massa, buat apa lagi repot ke pengadilan?

Duh, KPK!!!

SHARE
Previous articlePagelaran UKSU-ITB 2015 “Horas Parahyangan”
Next articlePelatihan Penulisan Dasar & Opini (Angkatan ke-10)
Pirhot Nababan
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kelahiran Bandung 20 Oktober 1985. Sempat menyicipi dunia aktivisme mahasiswa dengan menjadi Ketua Bidang I GMKI Bandung, dan Kepala Departemen Infokom BEM FH Unpad. Mengambil program kekhususan hukum internasional, namun lebih memilih untuk bergelut di bidang jurnalistik sejak di bangku kuliah. Sempat merasakan kerasnya dunia jurnalistik di KOMPAS.com saat berstatus mahasiswa, dan selepas menggenggam gelar sarjana hukum langsung bergabung dengan Hukumonline.com, media online yang fokus di bidang hukum. Di awal tahun 2014 berhasil menyelesaikan studi magister konsentrasi hukum ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sambil tetap mengisi waktu senggang dengan gitar klasik, buku, film, dan Rubik’s Cube.