Taat Kalau Diancam dan Diawasi

Taat Kalau Diancam dan Diawasi

712
0
4 Flares Twitter 0 Facebook 4 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 4 Flares ×

Sepengetahuan saya, sampai tahun 2002, perkakas itu masih seragam disebut sebagai “sabuk pengaman”. Tapi entah kenapa istilah ‘sabuk keselamatan’ kini turut populer dalam menyebut alat yang di luar dikenal dengan nama safety belt itu. Teman saya sempat berseloroh, “Soalnya kalau ‘sabuk pengaman’, bisa dipelesetin jadi ‘pengaman dari polisi’, jadi cuma dipakai kalau pas di depan polisi.” Saya hanya tertawa miris. Ya, kami sadar, saat itu tidak sekedar membicarakan peristilahan Bahasa Indonesia, tapi lebih ke sikap masyarakat negeri ini terhadap aturan.

Saya ingat sekali waktu itu amat gencar sosialisasi penggunaan safety belt untuk pengemudi mobil dan penumpang kursi depan. Polisi menjadikannya salah satu item wajib di setiap razia. Dengan ancaman denda yang juga terbilang besar pula. Ini mirip dengan sosialisasi penggunaan helm di awal 1990-an atau larangan memasuki jalur Bus Transjakarta di era kita sekarang. Aneh memang, aturan yang sebenarnya berguna demi keselamatan, ternyata harus selalu ditegakkan dengan cara mengancam dan pengawasan ketat.

Konon lagi aturan lain yang lebih remeh-temeh. Junior saya di kampus pernah mengeluh soal program BEM kampus kami yang bertajuk Warung Kejujuran (warung tanpa diawasi penjual). Program yang sebenarnya bertujuan mengembangkan budaya jujur dan anti korupsi itu ternyata selalu merugi, hingga akhirnya dihentikan. Momen yang membuat kami harus senyum simpul tiap kali teriakan anti korupsi didengungkan aktivis kampus, setidaknya di kampus kami.

Mau contoh lebih banyak lagi? Lihat saja antrian di loket, ATM atau ruang tunggu, apakah akan teratur jika tidak ada yang mengawasi? Atau lihat saja papan peringatan “Dilarang Buang Sampah” dan “Dilarang Merokok”, selalu ditaatikah?

Ini bukan soal pesimis, kalau mau membandingkan, sekarang ini kita kalah jauh dalam disiplin sosial. Terutama jika dibandingkan dengan negara maju di Eropa dan Asia Timur.

Jenny, rekan saya gadis Minahasa, pernah berkesempatan tinggal di Zurich. Ia bercerita sesekali ia berulah nakal, tidak membayar untuk naik trem dalam kota. Kenyataannya ia tidak ketahuan, karena memang pengawasannya tidak ketat. Tapi ia menyaksikan, hampir semua penumpang trem pasti akan selalu membayar. Kenapa? Karena masyarakat memang sudah sadar bahwa ini demi kepentingan bersama. Jenny jadi malu sendiri, saat seorang anak memergoki tindakan nakalnya. Dia akhirnya memilih untuk taat membayar.

Cerita Jenny menyadarkan saya bahwa masyarakat tradisional kita juga punya pagar sosial serupa, yang membuat kita bisa taat bersama. Di beberapa tempat kita punya beberapa aturan dan adab tak tertulis yang hampir pasti selalu ditaati. Meski sering berbumbu mitos dan hal-hal yang supra-rasional, tapi aturan dan adab itu punya kekuatan sosial yang mengikat. Tak perlu diawasi ketat, namun pasti ditaati. Hal itu justru hilang di masyarakat kita yang beranjak modern.

Ada beberapa kesamaan antara pendekatan Eropa yang rasional dan masyarakat kita yang tradisional (juga mungkin dengan masyarakat Jepang yang berhasil mensintesis keduanya). Pertama adalah diinternalisasikannya nilai integritas di tiap individu, bahkan sejak kanak-kanak. Tiap individu sedari dini telah belajar untuk punya nurani sosial. Hatinya tidak tenang dan langsung malu jika melanggar aturan. Ini bukan semata soal ‘tahu’ apa yang benar dan salah, tapi soal ‘eling’ (Jawa: sadar dalam menghidupi) aturan.

Kita kehilangan unsur sedemikian dalam pendekatan hukum saat ini. Penegakan aturan seringkali hanya diorientasikan pada masa sekarang dan untuk warga dewasa. Anak-anak kita sering dididik hanya untuk tahu apa yang boleh dan tidak, juga tahu apa hukuman fisik yang jadi konsekuensi pelanggarannya. Rasa untuk taat itu bukan dibiasakan. Sehingga ketaatan seringkali muncul sebagai penghindaran hukuman, bukan rasa yang muncul dari internal individu, sebagaimana dianjurkan oleh pendidikan etika.[1]

Kedua adalah membiasakan agar aturan yang ada melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Justru hal yang agak aneh kalau para pembuat aturan tidak mengalami apa yang akan mereka atur, ini membuat aturan tidak mendarat. Kita pernah membahas soal pelibatan warga dalam membuat aturan.[2] Dalam zaman demokratis yang deliberatif seperti sekarang, hal itu adalah keniscayaan.

Ketiga tidak hanya soal pembuatannya, namun adanya soal kontrol sosial untuk saling menjaga, bukan malah memaklumi pelanggaran aturan. Rasanya bagian ini masih teramat kurang di masyarakat modern kita. Orang yang ingin melawan arus pelanggar aturan malah sering dianggap aneh.

Lagi-lagi saya ingat kisah seorang rekan pejalan kaki, yang pernah terserempet sepeda motor di trotoar. Ia berujar santai, “Memang harus ada yang jadi korban, agar aturan trotoar hanya bagi pejalan kaki, bisa ditegakkan.” Wah, saya sendiri rasanya tak seberani itu, meski tahu teladan yang demikian teramat perlu demi tegaknya aturan.

Nah, ini tentu pekerjaan rumah bersama para pendidik, pejabat pembuat aturan dan segenap masyarakat. Agar aturan tidak lagi harus ditegakkan dengan ancaman dan pengawasan ketat. Agar masyarakat bisa beramai-ramai hidup tertib.

Sumber:

[1] Lihat misalnya argumen Rm. Franz Magnis Suseno dalam Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles (Kanisius 2009), hal: 23.

[2] Lihat rubrik hukum Edisi 34 oleh Sandy Aletta [http://www.fokal.info/fokal/2014/08/bersama-warga-mendaratkan-aturan/]

SHARE
Previous articleKritikku Harimauku
Next articleSedikit Tamak untuk Rasa Takut
Risdo Simangunsong
Saat ini bekerja sebagai penerjemah dan pengajar privat. Beberapa kali menjadi pemateri, trainer dan konsultan dalam diskusi, pelatihan dan evaluasi terkait pengembangan pendidikan dan pergerakan generasi muda.