Musyawarah Bukan Masbulloh

Musyawarah Bukan Masbulloh

752
0
8 Flares Twitter 0 Facebook 8 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Email to a friend 8 Flares ×
“Voting sajalah.”
“Apa yang bapak mau sajalah.”
“Suka-suka gue dong, lu juga boleh suka-suka lu.”
 

Tiga kalimat itu seringkali jadi solusi kita saat menghadapi sesuatu untuk diputuskan bersama. Ada yang suka memutuskan pakai suara mayoritas, yang artinya minoritas sangat mungkin tersingkir seberapa bagus pun idenya. Ada yang pakai suara otoriter, yang artinya tidak boleh ada suara lain. Atau malah ada yang pakai suara suka-suka masing-masing, yang berpotensi memunculkan kekacauan.

Ini menjadi masalah kronis setiap sendi kehidupan kita sekarang. Di keluarga, di sekolah, di tempat ibadah, dan di pemerintahan, kita seperti kehilangan kemampuan untuk menampung ide lalu memperkayanya.

Mungkin ini karena pembiasaan dan didikan juga. Satu waktu, setelah beberapa kali memberi soal kepada siswa SD, saya kemudian meminta mereka membuat soalnya sendiri. Mereka kaget, karena biasanya hanya gurulah yang boleh membuat soal.

Tak sampai di situ. Saya lantas mengajak mereka untuk mempertimbangkan apa mau membuatnya dalam kelompok atau membuatnya sendiri-sendiri. Mereka langsung bertanya dan meminta saya  menentukan kelompoknya.

Saya sengaja menolak menentukan. Lalu memberi mereka waktu untuk menentukan sendiri apakah akan dikerjakan secara individual atau kelompok, dan bila mereka memilih pengerjaan kelompok mereka harus segera menentukan anggota kelompoknya.

Hasilnya? Mereka tidak berhasil bermusyawarah. Mereka akhirnya memilih mengerjakan sendiri, karena mayoritas akhirnya memutuskan begitu. Soal buatan mereka pun banyak meniru bentuk soal yang pernah saya buat.

Pengalaman itu membuat saya merenung,  jangan-jangan yang namanya musyawarah-mufakat, yang katanya ciri khas bangsa kita, sudah tidak lagi digemakan. Sudah tergerogoti. Seberapa sering kita bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu di tiap lingkung hidup kita?

Di tataran keluarga, orang tua, selaku pihak yang memiliki ‘kuasa’ seringkali memaksakan keinginan pada anak. Di sisi lain anak pun cenderung tidak bisa menyatakan keinginannya dengan cara dan saluran yang tepat.

Padahal dalam praktik hubungan antar tetangga, masyarakat tradisional kita cukup terlatih dalam bermusyawarah. Kebiasaan rembuk untuk menyambut suatu hajatan atau membahas suatu persoalan, terbilang lazim dilakukan. Namun apa sekarang masih begitu? Toh, kalau kita sekarang berhajat akan lebih praktis jika membayar saja panitia hajat profesional (baca: EO), bukan? Buat apa musyawarah dengan tetangga?

Kita juga bisa menyaksikan acara-acara diskusi publik para tokoh kita di televisi. Masing-masing berupaya tampil mempesona dengan pengertiannya sendiri. Seakan enggan mencari simpulan, mereka kelihatan seringkali  berjuang hanya demi menampil, ujung-ujungnya ya debat kusir.

Potret yang kita lihat belakangan ini membuat kita pesimis. Namun, seperti kata pepatah, “tidak ada kata terlambat”. Kita belum terlambat untuk kembali mengemakan budaya musyawarah mufakat di lingkungan sekitar kita. Tidak hanya sekedar menjadikannya jargon semata, tetapi menerapkannya kembali dalam setiap pengambilan keputusan yang menuntut kesepakatan bersama.

Kali ini kami kembali menyapa dan mengusik kenyamanan kita bersama selama ini, yang sudah lama tidur. Kita bisa menghangatkan kembali suasana di keluarga, tempat kita sekolah, bekerja, juga kondisi bangsa ini. Dengan kembali memarakkan budaya musyawarah untuk mufakat. Selamat membaca.

SHARE
Previous articleMengapa (Anti) Ber-Pancasila?
Next articleBeda Sejak Dini
Risdo Simangunsong
Saat ini bekerja sebagai penerjemah dan pengajar privat. Beberapa kali menjadi pemateri, trainer dan konsultan dalam diskusi, pelatihan dan evaluasi terkait pengembangan pendidikan dan pergerakan generasi muda.