Nyapres, Jokowi Perlu Izin Presiden?

Nyapres, Jokowi Perlu Izin Presiden?

908
0
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Permintaan izin kepada Presiden menjadi sebuah isu yang cukup menarik terkait dengan pencapresan Jokowi. Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres memang mencantumkan syarat bahwa kepala daerah yang akan diajukan sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan pejabat negara, yang harus mengundurkan diri jika diajukan sebagai capres atau cawapres (Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres).

Kewajiban untuk meminta izin kepada Presiden terkait dengan pencapresan, telah ditegaskan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Maka, Jokowi sendiri tidak perlu mengundurkan diri sebagai Gubernur Jakarta untuk menghadapi pilpres mendatang.

Yang menarik dalam isu adalah kewajiban kepala daerah untuk meminta izin kepada Presiden. Perhatikan kata “meminta” yang dicetak tebal, dicetak miring, dan digarisbawahi. Konstruksi pasal ini dapat dapat diartikan bahwa Presiden bisa mengabulkan atau menolak permintaan izin dari kepala daerah, terlepas dari apapun alasannya.

Penafsiran ini muncul karena sifatnya sebagai “permintaan”, yang secara logika hukum akan dijawab dengan “persetujuan” atau “penolakan”. Pakar hukum tata negara sendiri juga berpendapat, SBY bisa saja menolak permintaan izin dari Jokowi untuk maju dalam bursa capres mendatang. Berbeda halnya jika Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres mencantumkan kata “memberitahukan”, yang tidak menghasilkan konsekuensi “persetujuan” atau “penolakan”.

Dengan logika ini, maka hal utama yang harus dimiliki Jokowi dan parpol yang mendukungnya agar bisa maju dalam Pilpres adalah persetujuan dari Presiden. Anehnya, Pasal 7 ayat (2) UU Pilpres hanya mewajibkan parpol yang mengusung capres dan cawapres untuk menyertakan “surat permintaan izin”, bukan “persetujuan dari Presiden”, sebagai syarat pencapresan.

Dengan kata lain, meski Presiden menolak permintaan Jokowi untuk diajukan sebagai capres, Jokowi tetap dapat bertarung di Pilpres. Karena, hanya dengan menyertakan “surat permintaan izin”, dan bukan “persetujuan dari Presiden”, syarat administratif untuk maju sebagai capres telah terpenuhi.

Apabila ada yang menganggap bahwa penolakan Presiden atas permintaan izin Jokowi akan menjegal mantan Walikota Solo ini, tentunya tidak tepat jika merujuk ke UU Pilpres. Selain itu, tidak ada konsekuensi politis dan yuridis yang muncul jika Presiden menolak permintaan izin untuk pencalonan Jokowi sebagai capres.

Penjelasan Pasal 7 UU Pilpres juga tidak memberikan pencerahan atas masalah ini, karena hanya menuliskan “permintaan izin kepada Presiden dalam rangka untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan”; sedangkan penjelasan untuk ayat (2) hanya tertulis “cukup jelas”.

KPU sendiri belum menerbitkan prosedur untuk pendaftaran calon presiden untuk pilpres 2014. Namun jika merujuk ke Peraturan KPU untuk Pilpres 2009, syarat yang tercantum di dalamnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Pilpres. Dengan demikian, yang wajib disampaikan adalah “surat permintaan izin”, bukan “persetujuan dari Presiden”.

Perdebatan ini, khususnya antara pendukung Jokowi dan lawan politiknya, dipastikan akan berlanjut. Popularitas Jokowi yang bahkan melahirkan istilah “Jokowi Effect”, tentu akan sulit dilawan oleh calon-calon lain yang masih merangkak untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya di berbagai survey. Sehingga, lawan-lawan politik Jokowi akan berusaha untuk bisa mencegah pencapresan Jokowi, termasuk menggunakan argumen “persetujuan” dari Presiden.

Harap-Harap Cemas?

Pendukung Jokowi tentunya sekarang masih dalam kondisi euforia, ketika jagoannya memutuskan untuk bertarung untuk memperebutkan kursi RI-1. Namun semakin mendekati tanggal pemilu legislatif dan pilpres mendatang, mereka tetap “harap-harap cemas” mengenai pencapresan Jokowi.

Hasil pemilu legislatif akan menjadi faktor yang sangat menentukan bisa atau tidaknya Jokowi menjadi capres. Sejauh mana kemampuan PDIP untuk bisa mendongkrak perolehan suaranya untuk mengamankan jalan Jokowi dalam Pilpres akan diuji dalam pemilu legislatif pada 9 April nanti.

Perdebatan masalah izin dari Presiden juga tentu akan mencuat. Partai Demokrat yang nampaknya masih berupaya mengandalkan kekuatan SBY di lembaga eksekutif, bisa diperkirakan akan sebisa mungkin membuat Jokowi kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pilpres.

Jadi, pendukung Jokowi, jangan senang dulu.

SHARE
Previous articleJokowi Pasti Capres? Jangan Senang Dulu
Next articleMenimba Inspirasi dari I.J. Kasimo
Pirhot Nababan
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kelahiran Bandung 20 Oktober 1985. Sempat menyicipi dunia aktivisme mahasiswa dengan menjadi Ketua Bidang I GMKI Bandung, dan Kepala Departemen Infokom BEM FH Unpad. Mengambil program kekhususan hukum internasional, namun lebih memilih untuk bergelut di bidang jurnalistik sejak di bangku kuliah. Sempat merasakan kerasnya dunia jurnalistik di KOMPAS.com saat berstatus mahasiswa, dan selepas menggenggam gelar sarjana hukum langsung bergabung dengan Hukumonline.com, media online yang fokus di bidang hukum. Di awal tahun 2014 berhasil menyelesaikan studi magister konsentrasi hukum ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sambil tetap mengisi waktu senggang dengan gitar klasik, buku, film, dan Rubik’s Cube.